 |
| Gedung Mahkamah Konstitusi (Fto: Dok. Joy) |
SIDIK 24 TAJAM | JAKARTA - Polemik praktik kuota internet hangus memasuki fase krusial setelah Mahkamah Konstitusi secara intens menguji argumentasi operator seluler dan asosiasi telekomunikasi dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (16/4/2026).
Dalam persidangan, delapan hakim konstitusi menggali secara mendalam mekanisme bisnis layanan data, khususnya terkait kuota pelanggan yang tidak terpakai saat masa aktif berakhir.
Majelis hakim mempertanyakan klaim industri yang menyebut kuota hangus sebagai potensi beban kerugian bagi operator. Hakim meminta penjelasan berbasis simulasi yang konkret dan terukur, bukan sekadar asumsi normatif.
“Kalau disebut beban, harus jelas hitungannya. Jangan normatif,” tegas hakim dalam persidangan.
Sorotan juga mengarah pada transparansi struktur keuntungan operator. Majelis menilai industri layanan data bukan sektor yang merugi, sehingga mekanisme penghapusan kuota harus dapat dijelaskan secara rasional dan adil.
Selain itu, fakta bahwa sejumlah operator menyediakan fitur akumulasi kuota menjadi perhatian penting. Hal ini dinilai menunjukkan bahwa secara sistem, skema kuota yang tidak hangus sebenarnya memungkinkan diterapkan.
“Kalau ada produk akumulasi, berarti secara sistem itu memungkinkan,” ujar salah satu hakim.
Dalam perspektif yang lebih luas, hakim menegaskan bahwa internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, menopang aktivitas pendidikan, ekonomi digital, hingga layanan sosial. Karena itu, praktik kuota hangus dinilai perlu dikaji dari sudut perlindungan konsumen dan prinsip keadilan tarif.
Majelis juga menyoroti pola masa aktif kuota yang dinilai dapat memengaruhi perilaku konsumsi pelanggan. Ketidaksesuaian masa aktif dengan siklus penggunaan dianggap berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi konsumen.
“Di mana letak keadilannya jika pola konsumsi dipaksa berubah karena masa aktif?” ujar hakim mempertanyakan.
Tak hanya itu, operator diminta menjelaskan proporsi biaya investasi infrastruktur jaringan terhadap harga jual layanan data, guna memastikan tarif yang dikenakan benar-benar proporsional dan transparan.
Majelis menegaskan bahwa layanan internet tidak dapat dipandang semata sebagai komoditas bisnis, melainkan bagian dari layanan publik yang menyangkut kepentingan luas masyarakat. Oleh sebab itu, inovasi layanan dan regulasi yang lebih berpihak kepada konsumen dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pada awal Mei 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan dari operator dan pihak terkait. Putusan perkara ini dipandang berpotensi menjadi titik penting dalam reformasi tata kelola industri telekomunikasi nasional, terutama dalam memperkuat perlindungan hak konsumen di era digital.
Reporter: JOY
Social Header